KILAS BMR Mengulas Dengan Fakta
KilasBMR.Com,BOLMONG – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow, Mohammad Syahrudin Mokoagow, Mengelar reses masa sidang I tahun 2021, di Desa Kinomaligan Kecamatan Dumoga tengah, Sabtu (20/03/2021) siang.
Dalam pelaksanaan reses masa sidang 1 ini, di lakukan 2 sesi, sesi pertama jam 10.00 WITA, dan sesi kedua jam 14.30 WITA, tujuanya untuk mematuhi protokol kesehatan.
Dalam kesempatan ini Aleg dari Partai PKS ini banyak mendapat aspirasi dari Masyarakat di Daerah Pemilihanya.
Turur hadir dalam , Reses ini, Camat Dumoga tengah, Sangadi Kinomaligan, Sekdes Kosio Timur, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan tokoh adat serta masyarakat.
Dalam penyampaianya, Muhammad mengatakan aspirasi yang disampaikan masyarakat itu lebih ke persoalan infrastruktur dan pendidikan, termasuk usulan bantuan studi untuk mahasiswa akhir studi.
“Dan itu semua rata-rata sudah masuk dalam renja SKPD, Musrembang, pokok-pokok pikiran DPRD, tinggal bagaimana kita memperkuat yang menjadi usulan dalam reses,.kami tinggal mengawal agar ditahun 2022 nanti akan segera direalisasikan ” ungkap Muhammad.
Pun, dalam penyampaian, Ia mengatakan tentang mekanisme perencanaan (E-Planing) dan juga penganggaran (E-Budgetting) dalam proses pembangunan di Bolmong.
Lebih lanjut Mokoagow menambahkan, bahwa hasil reses ini yang kemudian akan menjadi dasar-dasar pokok pikiran DPRD.
Ruang reses adalah ruang perencanaan. Salah satu sistem untuk menyerap aspirasi di dapil masing-masing. Nantinya hasil Reses akan ditindak lanjuti di lembaga legislative di tingkat Alat Kelengkapan Dewan (AKD).
“Apa yang menjadi aspirasi masyarakat ini, merupakan tugas buat kami yang perlu mendapat perhatian,” tutup papa Nayla sapaan akrabnya.
Perlu diketahui, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 161 huruf i, j, k disebutkan anggota DPRD mempunyai beberapa kewajiban. Misalnya menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala, menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat, dan memberikan pertanggung jawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.
(Utha)
