KILAS BMR Mengulas Dengan Fakta
KilasBMR.Com,BOLSEL – Sekertaris Daerah (Sekda) Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) Marzanzius Arvan Ohy, S.Stp, membuka secara resmi kegiatan Sosialisasi dan Finalisasi rencana aksi Kawasan Ekonomi Esensial (KEE) koridor hidup liar tanjung binerean, yang dilaksanakan di ruang rapat sekda, Kompleks Perkantoran Panango, Kamis (08/04/2021).
Sekda yang membacakan sambutan Bupati, menyebut bahwa status lahan di seluruh Indonesia telah terbagi menjadi dua kategori, yaitu kawasan hutan negara dan areal penggunaan lain (APL).
“Kawasan hutan berfungsi konservasi, lindung dan produksi, sedangkan APL ditujukan untuk lahan pertanian dan pemukiman. Namun, karena tingginya laju deforestasi, pembagian ini tidak merata,” ujar Sekda.
Atas hal ini, lanjutnya, Pemkab Bolsel ingin berkontribusi dalam mengembalikan fungsi-fungsi kawasan melalui penetapan kawasan APL menjadi KEE.
“Untuk diketahui bahwa KEE (kawasan ekosistem esensial) merupakan kategori baru ‘kawasan’ konservasi di indonesia, yang membuka harapan baru bagi perlindungan hutan dan konservasi satwa yang tersisa,” ungkapnya.
Lanjut Sekda, salah satu komitmen Pemkab Bolsel yaitu penetapan Perbup No. 78 Tahun 2018 tentang Penataan Kawasan Pengungsian Satwa, dan SK Bupati No. 289 tahun 2019 tentang Pembentukan Forum Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Koridor Hidupan Liar Tanjung Binerean sekaligus Perda tentang Penataan Kawasan Pengungsian Satwa yang dalam waktu dekat akan ditetapkan menjadi bersama-sama dengan DPRD, untuk melegalisasi deliniasi wilayah KEE hidupan liar Tanjung Binerean.
Sekda dalam kesempatan ini juga mengapresiasi peran WCS Program Indonesia yang telah membantu Pemkab dalam menyusun policy brief dokumen HCV/ABKT Kabupaten Bolsel sehingga turut mendorong terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan.
Selain itu, Sekda menegaskan sebagai penghargaan terhadap upaya konservasi maleo oleh WCS, maka Pemkab Bolsel telah berhasil mendaftarkan dan memperoleh hak cipta atas desain batik bermotif maleo di Kementerian Hukum & HAM, dan saat ini telah ditetapkan dan digunakan sebagai seragam resmi pemda.
Turut hadir Ketua Bapemperda, Kasi Koridor Hidupan Liar Kementrian LHK, WCS, BKSDA Sulut, Taman Nasional Nani Wartabone, KPHP Unit II Bolsel -Boltim, Pimpinan PD, Camat Pinolosian Tengah dan sangadi.
(Utha)
