Bupati Bolsel Ikuti Evaluasi Implementasi Proyek Perubahan PKN Tingkat II Angkatan XXIII Tahun 2026 Secara Daring

KILASBMR.Com,BOLSEL – Bupati Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) Dr. (C) H. Iskandar Kamaru, S.Pt., M.Si., mengikuti secara daring melalui Zoom kegiatan Evaluasi Implementasi Proyek Perubahan (Seminar) Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXIII Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Sulawesi Utara, Selasa (10/11/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Bupati Iskandar Kamaru bertindak sebagai mentor bagi empat pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang menjadi peserta PKN Tingkat II Angkatan XXIII Tahun 2026.

Keempat peserta tersebut masing-masing Anas Kangiden, S.P., M.Si., Kepala Dinas Pertanian; Raston Mooduto, S.Pd., M.Si., Kepala BKPSDM; dr. Sri Suhaity Pakaya, M.M.Kes., Kepala Dinas Sosial; serta Awaludin Lamalani, S.IK., M.Si., Kepala Dinas Perhubungan.

Evaluasi ini merupakan bagian dari tahapan On Campus setelah para peserta menyelesaikan tahapan implementasi proyek perubahan (Off Campus) di instansi masing-masing. Kegiatan tersebut bertujuan memastikan bahwa proyek perubahan yang telah dirancang tidak hanya sebatas konsep, tetapi benar-benar telah diimplementasikan sesuai target dan tujuan yang ditetapkan selama tahapan Laboratorium Kepemimpinan.

Sebagai mentor, Bupati Iskandar Kamaru memiliki peran penting dalam memberikan bimbingan, arahan, serta dukungan terhadap pelaksanaan proyek perubahan, termasuk memastikan keberlanjutan inovasi yang dihasilkan agar memberikan manfaat nyata bagi organisasi dan masyarakat.

Melalui kegiatan ini, diharapkan keempat pejabat tersebut mampu menunjukkan capaian implementasi proyek perubahan sekaligus memperkuat kompetensi kepemimpinan, kemampuan berinovasi, dan strategi pengembangan potensi diri dalam menjalankan tugas pemerintahan.

Keikutsertaan Bupati sebagai mentor  bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam mendorong peningkatan kualitas sumber daya aparatur, memperkuat tata kelola pemerintahan, serta menghadirkan inovasi dan pelayanan publik yang semakin efektif, profesional, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

(Utha)