KILAS BMR Mengulas Dengan Fakta
Oleh : Bharata Prabowo Asmongin
KILASBMR.Com – Aktivitas tambang kembali menggeliat di Landaso—lahan perkebunan yang selama bertahun-tahun menjadi sumber hidup masyarakat Desa Popodu dan Sondana. Di tempat yang akrab dengan cengkeh, kakao dan kelapa itu, deru mesin alat berat mulai terdengar. Obrolan warga pun perlahan berubah; dari soal panen dan harga kakao, kini banyak yang berbicara tentang emas, gaji tambang, hingga janji CSR perusahaan. Tawaran pendapatan sekali yang nyaris menyamai 70 persen UMP provinsi sulawesi utara memang menggiurkan, terutama ketika hasil kebun tak selalu menentu. Namun orang-orang tua di desa masih ingat banjir yang pernah datang, sungai yang keruh, dan kebun yang rusak—mengingatkan bahwa setiap rupiah selalu datang bersama risiko.
Di dua desa ini, pendapat warga pun terbelah. Ada yang optimis tambang akan membawa lapangan kerja dan memberi ruang bagi pembangunan. Asal perusahaan mengantongi izin lengkap dan serius menjalankan reklamasi, bagi mereka tambang bukan masalah. Di sisi lain, tidak sedikit yang merasa waswas. Mereka takut hasil kebun menurun dan bencana hidrologis kembali menghampiri. Perbedaan pandangan ini wajar, karena setiap orang melihat dari pengalaman hidup dan kebutuhan yang berbeda.
Sejumlah penelitian di daerah lain memberi gambaran yang patut jadi pelajaran. Wahyono dkk. (2024) mencatat adanya potensi pencemaran tanah dan air jika pengawasan longgar. Samosir (2025) menemukan penurunan fungsi hutan penyangga air di wilayah tambang. Putri dkk. (2025) melihat menurunnya keanekaragaman hayati di sekitar site. Kasus Sungai Singingi di Riau menunjukkan lebih dari 2.600 hektare lahan berubah menjadi tambang ilegal dalam 12 tahun, sementara pemulihan ekosistem berjalan lambat. Di Papua, ekonomi memang meningkat di awal, tetapi dampak sosial-lingkungan justru bertahan lebih lama dari umur operasional tambang. Semua ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan sebagai cermin agar Landaso tidak melangkah tanpa waspada.
Dampak pertambangan biasanya muncul pada kualitas air, kestabilan tanah, dan produktivitas kebun. Hilangnya vegetasi penyangga air bisa membuat banjir saat musim hujan, lalu kekeringan di kemarau. Sedimentasi dapat mengeruhkan sungai dan mengganggu irigasi. Bila penggunaan bahan kimia tak terkendali, logam berat bisa masuk ke rantai pangan. Selain lingkungan, ada potensi gesekan sosial akibat perbedaan pendapatan antara pekerja tambang dan petani. Banyak daerah sudah merasakan hal seperti ini.
Masalah lain yang sering mengiringi pembukaan tambang adalah minimnya informasi yang benar-benar dipahami masyarakat. Istilah AMDAL, reklamasi, hingga daya dukung lingkungan sering hanya lewat di telinga. Konsultasi publik berlangsung cepat, sementara warga belum sepenuhnya mengerti akibat jangka panjangnya. Kartikasari (2025) mengingatkan, rendahnya literasi lingkungan membuat warga lebih fokus pada manfaat cepat dibanding risiko ekologis. Padahal kerusakan lingkungan tak datang dalam sehari, dan biaya pemulihannya bisa jauh lebih besar dibanding keuntungan awal.
Karena itu, jika Landaso tetap diarahkan ke aktivitas tambang, mitigasi harus dipersiapkan sejak awal. Baseline kualitas tanah dan air perlu diteliti dulu. Dana reklamasi harus transparan dan dapat dipantau publik. Sungai sebaiknya dimonitor rutin dan masyarakat perlu dilibatkan. Area garapan juga perlu dibatasi agar perkebunan tetap hidup. Edukasi lingkungan penting agar warga mampu menilai progres reklamasi secara objektif, tidak hanya berdasarkan janji.
Selain mitigasi, Landaso juga membutuhkan alternatif ekonomi agar tidak bergantung pada satu sektor. Olahan cengkeh menjadi minyak atsiri, kelapa menjadi VCO atau gula semut, hingga pelatihan pengolahan produk turunan lainnya bisa digerakkan. Jika pemasaran digital berjalan, bukan tidak mungkin hasil kebun Landaso menembus pasar lebih luas. Ini bukan berarti menutup pintu tambang, tetapi menjaga agar masyarakat tetap punya pilihan saat kondisi lingkungan berubah.
Kini Landaso berada di titik krusial. Apakah ia akan melangkah menuju tambang sepenuhnya, atau mencari jalan tengah agar kebun tetap hidup dan pembangunan tetap berjalan? Keputusan ini bukan hanya soal ekonomi hari ini, tetapi juga tanah, air, dan masa depan generasi yang akan tumbuh di sini. Agar tidak mengambil langkah terburu-buru, Landaso membutuhkan diskusi terbuka dan data yang jernih—bukan hanya optimisme, dan bukan pula ketakutan.
Pada akhirnya, tambang bisa memberi berkah ekonomi, namun risikonya nyata bila pengawasan longgar. Landaso—kebun yang diwariskan dari kerja keras masyarakat Popodu dan Sondana—layak dikelola dengan kehati-hatian. Apa pun arah pembangunan yang dipilih, keseimbangan harus menjadi kata kunci. Jika keseimbangan itu dapat dijaga, Landaso tidak hanya akan menjadi persimpangan, tetapi contoh bahwa sumber daya alam bisa diolah dengan bijak tanpa mengorbankan alam dan hidup masyarakat.
