KILAS BMR Mengulas Dengan Fakta
KILASBMR.Com,BOLSEL – Bupati Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), Dr. (C) H. Iskandar Kamaru, S.Pt., M.Si., menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan agenda Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027 dan Pembicaraan Tingkat II dalam rangka Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027, bertempat di Ruang Rapat Paripurna Kantor DPRD Bolsel, Rabu (11/11/2026).
Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Bolsel atas penetapan Propemperda Tahun 2027.
Menurutnya, Propemperda merupakan instrumen penting dalam perencanaan pembentukan produk hukum daerah agar lebih terarah, terpadu, dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah.
Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Daerah menerima enam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) usulan DPRD untuk dibahas pada tahapan selanjutnya.
Di sisi lain, Bupati juga secara resmi menyampaikan permohonan persetujuan DPRD terhadap empat Raperda usulan Pemerintah Daerah, yakni Raperda tentang Dana Cadangan Pemilihan Bupati, Raperda tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan, Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), serta Raperda tentang Perubahan Peraturan Daerah mengenai RPJMD.
Bupati menegaskan bahwa seluruh usulan tersebut membutuhkan sinergi dan komitmen bersama antara pihak eksekutif dan legislatif, sehingga setiap kebijakan yang ditetapkan benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat serta mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
Terkait penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027, Bupati memaparkan sejumlah komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi belanja wajib dan mengikat.
Di antaranya penganggaran gaji dan tunjangan ASN selama 14 bulan, penyesuaian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi staf ahli agar setara dengan kepala dinas, serta penambahan alokasi anggaran bagi dokter spesialis.
Selain itu, pemerintah daerah juga tetap memprioritaskan alokasi anggaran untuk jaminan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, beasiswa pendidikan S1 kedokteran, hingga penugasan tenaga medis di Puskesmas Pembantu (Pustu).
“Berbagai kebutuhan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menjaga keberlangsungan pelayanan publik dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia,” ungkap Bupati.
Dalam aspek pembangunan infrastruktur pemerintahan, Bupati turut menjelaskan langkah efisiensi anggaran melalui penyesuaian sejumlah rencana pembangunan fasilitas perkantoran.
Di antaranya, pembangunan gedung Dinas Sosial yang dibatasi menjadi satu lantai, pemanfaatan lantai tiga Kantor Bupati untuk kebutuhan Dinas Perizinan dan Koperasi, serta rencana perbaikan lapangan futsal untuk dialihfungsikan menjadi aula.
Pada kesempatan tersebut, Bupati juga menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terhadap pembangunan di Kabupaten Bolsel.
Di tengah kondisi fiskal nasional yang penuh tantangan, Bolsel mendapatkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat dengan nilai hampir Rp100 miliar untuk berbagai program prioritas pembangunan.
Dukungan tersebut antara lain berupa peningkatan Dana Alokasi Khusus (DAK) sektor pendidikan menjadi Rp38 miliar yang dialokasikan untuk rehabilitasi 53 sekolah.
Selain itu, terdapat dukungan anggaran untuk pembangunan Kampung Nelayan, program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD), serta peningkatan dan perbaikan kawasan transmigrasi.
Di sektor pemberdayaan ekonomi masyarakat, Pemerintah Daerah juga merencanakan alokasi penyertaan modal bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dengan estimasi bantuan sebesar Rp5 juta untuk setiap usaha. Program ini diharapkan dapat mendorong penguatan usaha masyarakat, meningkatkan produktivitas, serta membuka peluang pertumbuhan ekonomi daerah.
Bupati juga mengingatkan seluruh sangadi agar lebih cermat dan bertanggung jawab dalam pengelolaan Dana Desa. Ia menegaskan bahwa penggunaan Dana Desa akan menjadi perhatian dalam pemeriksaan menyeluruh oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun mendatang.
Karena itu, seluruh pemerintah desa diminta memastikan pengelolaan keuangan dilaksanakan secara tertib, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menutup penyampaiannya, Bupati berharap pembahasan dan penetapan APBD Tahun Anggaran 2027 dapat berjalan dengan baik melalui koordinasi dan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan DPRD. Dengan demikian, seluruh program yang telah direncanakan dapat dilaksanakan secara efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Bolsel.
Turut hadir dalam rapat paripurna tersebut Sekretaris Daerah, para Asisten Setda, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para camat, ASN di lingkungan Kompleks Perkantoran Panango, serta para sangadi se-Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
(Utha)
