KILAS BMR Mengulas Dengan Fakta
KilasBMR.Com,BOLSEL – Bupati Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) H. Iskandar Kamaru, Spt, bersama Wakil Bupati Deddy Abdul Hamid, melakukan peletakan batu pertama Pembangunan Gedung Pengadilan Agama Bolaang Uki, bertempat di Desa Tabilaa, Selasa (30/05/2022).
Dalam kesempatan ini, Bupati mengajak semua untuk patut bersyukur karena setelah penantian yang cukup lama di Bolaang Mongondow Selatan akan segera ada gedung baru Pengadilan Agama yang akan mulai di dirikan.
“Sehingga kedepan nanti, selain pelayanan yang akan lebih baik, sarana dan prasarana juga akan lebih baik bagi seluruh masyarakat pencari keadilan,” ungkap Bupati.
Lanjut, menurut Bupati pembangunan gedung pengadilan baru ini adalah upaya yang dilakukan dalam rangka mendekatkan diri kepada para pencari keadilan, sehingga pelayanan hukum bisa diperoleh secara lebih cepat, mudah dan murah dengan menempatkan lokasi pengadilan yang strategis yang berada di kompleks perkantoran panango Bolsel.
Lebih lanjut, Ia berharap dengan adanya gedung baru nantinya akan membawa semangat baru dalam menjalankan tugas dan fungsi juga pelayanan kepada masyarakat khususnya yang ada di Kabupaten Bolsel.
“Ada pepatah mengatakan Kemerdekaan adalah nama lain dari keadilan, keadilan tanpa kekuatan adalah kemandulan, kekuatan tanpa keadilan adalah tirani dan keadilan tanpa kebijaksanaan adalah mustahil, kita dapat hidup tanpa kebaikan tapi kita tidak dapat hidup tanpa keadilan,” ucap Bupati.
Sementara itu Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki Uten Tahir S.H, MA, mengatakan bahwa anggaran yang ada untuk pembangunan Gedung baru itu sekitar 24 Milyar.
“Anggaranya itu bersumber dari Dipa Mahkamah Agung , dengan jangka waktu pekerjaan itu selama 240 hari kalender atau sekitar 8 bulan,” ujarnya.
Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Pihak Pemda Bolsel yang sudah menghibahkan tanah untuk pembangunan Gedung pengadilan agama ini.
“Kami juga mohon doa restunya untuk pembangunan ini bisa berjalan sukses tanpa hambatan, dan perlu diketahui anggaran ini juga langsung dari Mahkamah agung, Satker itu tidak mengelola anggaranya, kami disini hanya sekedar memantau pekerjaan yang ada,” tutupnya.
(Utha)
