KILAS BMR Mengulas Dengan Fakta
KOTAMOBAGU – Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu menggelar rapat evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa se Kota Kotamobagu, Selasa 23 Juni 2026.
Rapat yang berlangsung di di Balai Desa Moyag Tampoan tersebut, dipimpin oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra, Sahaya Mokoginta S.STP ME.
Pada kesempatan ini, kepada para lurah dan kepala desa, Sahaya menegaskan akan pentingnya disiplin dan kepatuhan administrasi dalam urusan pemerintahan.
“Kepala desa harus memahami secara menyeluruh tugas, fungsi serta kewajiban yang melekat pada jabatannya karena bagian dari sistem pemerintahan negara yang memiliki kewajiban untuk berkoordinasi, melaksanakan aturan dan mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan pemerintahan desa sesuai ketentuan perundang-undangan,” tegas Sahaya.
Menurutnya, masih ditemukan kecenderungan sebagian kepala desa yang lebih menitikberatkan pada kewenangan jabatan, namun kurang memperhatikan kewajiban administratif, koordinasi pemerintahan serta tanggung jawab pelaporan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan desa.
“Pemkot Kotamobagu memberikan perhatian khusus terhadap kepatuhan pemerintah desa dalam melaksanakan kewajiban yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,” ungkapnya.
Selain itu lanjut Sahaya, kepala desa juga wajib menyampaikan laporan akhir masa jabatan kepada Bupati atau Wali Kota, memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD), menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat secara tertulis, serta memastikan keterbukaan informasi terkait pengelolaan keuangan desa sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.
“Masyarakat berhak mengetahui bagaimana perencanaan, pelaksanaan dan penggunaan anggaran desa dilaksanakan oleh pemerintah desa,” tandasnya. (***)
