KILAS BMR Mengulas Dengan Fakta
KilasBMR.COM,NASIONAL – Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, H. Herson Mayulu, SIP, mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI dengan Menteri PUPR, Menteri Desa/ PDTT dan Menteri Perhubungan, dalam rangka pembahasan tindak lanjut Hapsem BPK RI semester I dan II Tahun 2019, Rabu (16/07/2020).
RDP yang dilaksanakan secara fisik dan virtual dengan berpedoman pada protokoler kesehatan covid-19 ini, dilaksanakan di Ruang Rapat Komisi V DPR RI.
Dalam kesempatan ini, Herson Mayulu memberikan apresiasi kepada ketiga kementrian yang telah mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Namun, ia juga mengungkapkan keprihatinannya sekaligus memberikan masukan agar pengendalian internal dan kepatuhan terhadap perundang-undangan dalam pengelolaan anggaran perlu untuk ditingkatkan, sambil memberikan contoh tentang disiplin anggaran, khususnya terkait dengan kesalahan dalam pemanfaatan biaya perjalanan dinas.
Politisi PDI Perjuangan ini kemudian menyentil soal outcam dan benefit program-program pembangunan bagi masyarakat.
“Hal ini sudah harus jelas manfaatnya bagi rakyat. saya memberikan contoh pemanfaatan Jembatan Timbang, juga Balai Uji Kendaraan yang mana gedungnya sudah ada tapi peralatanya belum lengkap. Ini artinya manfaat belum dirasakan masyarakat,” jelasnya.
Mantan Bupati Bolsel ini juga meminta kepada Kementrian Perhubungan agar dapat mengevaluasi Politeknik Pelayaran Amurang Kabupaten Minahasa Selatan.
“Apakah siswanya bertambah atau berkurang setiap tahunya, kendala yang ada apa? Saya mendapat laporan bahwa anak-anak sekolah yang ingin melanjutkan studinya enggan mendaftar di Politehnik tersebut disebabkan fasilitas jalan masuk kampus tersebut rusak,” ujarnya.
Terkait hal ini, Herson menyarankan agar semua pihak terutama Menteri PUPR dan Kementerian Perhubungan dapat berkoordinasi memperbaiki jalan masuk Politeknik Pelayaran tersebut.
Masukan yang sama juga disampaikan Herson kepada Menteri Desa. Intinya program dan kegiatan-kegiatan pembangunan harus segera dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.
Kepada Menteri Desa Kapoksi PDI Perjuangan di Komisi V itu kembali menitipkan agar keberadaan Pendamping Desa dan Tenaga-Tenaga Ahli benar-benar diperhatikan.
“Sebab kepada merekalah tumpuan dan harapan pemulihan ekonomi yang dimulai dari desa itu dibebankan. Kita berharap dengan perhatian yang diberikan, upaya kita tidak akan sia-sia,” ungkap Mayulu.
Bukan hanya kesejahteraan para pendamping desa yang diperjuangkan aleg asal Sulut ini, namun juga dengan danau Tondano yang ada di Minahasa.
“Untuk menteri PUPR, saya inginkan ada rasionalisasi anggaran contohnya revitalisasi danau Tondano, kalau pusat setiap tahun hanya memberikan untung-untungan itu 10 Milyar, ini apa yang mau kita harapkan, dibebankan ke daerah tentu tidak mampu, terbatas dananya, oleh karena itu ada realisasi anggaran agar apa yang ingin kita ciptakan kita harapkan dengan danau Tondano sekarang bisa lebih baik,” jelasnya.
(Utha)
